Laut, Pembatas Negeri

1 Nov 2010

Melanjutkan kembali cerita tentang laut, tapi kali ini dengan topik berbeda..

Masih ingat kejadian heboh Agustus lalu? saat beberapa hari sebelum hari kemerdekaan RI, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan ditangkapnya beberapa pegawai Kementrian Kelautan dan Perikanan di perairan laut antara Indonesia-Malaysia. Kejadian ini ditanggapi dengan kemarahan banyak rakyat Indonesia, bahkan ketika Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus, pidato presiden SBY yang menyinggung tentang kedaulatan negara dianggap tidak relevan dengan kejadian tsb. Setelah itu demo2 tak henti2nya terjadi, sampai pembakaran bendera Malaysia. Ada juga demo agar Indonesia tidak memakai produk Malaysia, termasuk tayangan Upin Ipin. Padahal saya suka banget sama Upin Ipin karena tayangannya bagus dan mendidik, dan sampai saat ini belum saya temui yg sebanding dgn iitu, di acara utk anak2 di Indonesia. Kejadian heboh ini akhirnya ditutup dengan pernyataan resmi pak BY di markas TNI AD yg menyatakan bahwa kita adalah negara tetangga serumpun, saling mebutuhkan satu sama lain, dan diplomasi adalah jalan terbaik.

Sebelum kasus ini mencuat, kita tentu masih ingat dengan kasus kepemilikan pulau Sipadan, Ligatan dan Ambalat -kepulauan yang berada di Selat Makassar- Konflik ini sudah muncul sejak awal pembicaraan penentuan teknis batas laut kedua negara di thn 1967. Akhirnya thn 2002 Sipadan dan Ligitan oleh Mahkamah Internasional dinyatakan sebagai wilayah Malaysia. Selanjutnya banyak suara muncul yang menginginkan kejadian serupa jangan terjadi pula pada kasus Ambalat, apalagi yang kita sama2 tau, kekuatan diplomasi Indonesia sangat lemah. Dan kenyataan lain lagi, ternyata Ambalat punya kekayaan luar biasa dengan minyaknya.

peta-ambalat

Daerah sengketa Blok Ambalat, Sipadan dan Ligitan

Saya tidak ingin melihat konflik ini dari segi politiknya saja, tapi bagaimana peranan laut disini. Persoalan batas teritorial ini ternyata tidak dialami Indonesia saja, yg dianggap oleh western sebagai the third world, Negara ketiga -siapa yg ngebagi rangking coba? Tau2 kita dapat juara 3 aja, cara penentuan rangking yg aneh- Negara Jepang dan China yg merupakan two biggest country di Asia, Negara maju asia dengan menjadi raja teknologi dan produk yang merajalela diseluruh dunia ternyata punya masalah batas laut juga. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan kepulauan Senkaku di wilayah Okinawa, daerah selatan Jepang. China dan Jepang punya nama masing2 terhadap kepulauan ini, dan ketika ada nelayan China yg memasuki perairan ini dan kapten kapal ditangkap oleh kapal patroli jepang, publik China heboh. Demonstrasi di China berlangsung terus menerus dan hubungan ke2 negara memanas. Kejadian ini berakibat juga dengan dihentikannya ekspor ‘rare earth element’ oleh china ke Jepang, padahal bahan mineral ini sangat diperlukan oleh Jepang untuk teknologi canggihnya. Bahan tambang inilah yang bisa memfungsikan banyak barang elektronik yang kita pakai dan kita tau rajanya barang elektronik adalah Jepang.

senkaku

Senkaku Island, pemicu konflik China, Jepang dan Taiwan

rare-earth

rare earth element, barang penting untuk elektronik

Ternyata masalah laut bukanlah hal sepele. Bagaimana sebuah negara berusaha untuk mengklaim wilayah laut sebagai daerah teritorialnya dan berusaha keras untuk mempertahankan. Anggaran untuk militer juga sangat besar, dengan tujuan mempertahankan ‘kedaulatan’ sebagai negara. Tapi ada satu hal yang juga harus dilakukan jika negara mengaku sebagai pemilik wilayah tersebut. Bagaimana agar penghuni daerah2 perbatasan tsb mendapat perhatian yang layak dari pemerintah. Daerah terluar Indonesia bisa dikatakan adalah daerah2 terpencil yang jarang mendapatkan perhatian dalam pembangunan. Jadi kalau pulau hilang satu-satu -karena saking banyaknya pulau Indonesia- akhirnya baru heboh. Beberapa waktu lalu juga sempat muncul berita heboh bahwa salah satu pulau di daerah kepulauan Mentawai dijual ke pihak luar, Gubernur akhirnya mengklarifikasi bahwa berita itu tidak benar.

Eh, ternyata setelah gempa Mentawai, penyataan Marzuki Ali -yg menjadi wakil rakyat sbg ketua DPR- malah mengeluarkan pernyataan yang sembarangan kalau tsunami adalah resiko sebagai orang yang tinggal di pulau dan berada di pinggir laut. Pernyataan gegabah sebagai seorang pejabat negara yang menggambarkan kurangnya empati, kalau seperti ini, sudahlah pembangunan tidak sebanding dengan wilayah lain, malah disalah2kan lagi, siapa yang mau bertahan di daerah perbatasan Indonesia? Sebuah cerita lain lagi di perbatasan darat di daerah Kalimantan yang ternyata penduduk disana lebih merasakan banyak manfaat dari pemerintah negeri seberang. Nasionalisme memang penting, tapi menunaikan kewajiban sebagai amir-pemimpin- yang punya tanggung jawab terhadap wialyah kekuasaanya jauh lebih penting.

Laut bukanlah soal kepemilikan saja, karena kita memang bukanlah pemilik yang sebenarnya. Dia juga milik banyak makhluk lainnya yang berada di dalamnya. Dan lihat betapa sudah sangat parahnya eksploitasi terhadap laut dilakukan, jika ini berlanjut kita tinggal menunggu saja ketika kita tidak bisa menikmati isi laut seperti sekarang. Tanggung jawab secara lingkungan juga harus dilakukan, kembali ke kearifan lokal bagaimana kita mengelola dan menjaga laut. Laut bukan sekedar cerita pembatas negeri saja, tapi bagaimana kesepakatan dua negara yang mengklaim itulah wilayah saya, dan juga harus menjalankan banyak kewajiban jika mengaku sebagai pengelolanya, bukan pengeskploitasinya.

-Sustainable Development untuk kita dan generasi mendatang-


TAGS laut mentawai konflik teritorial eksploitasi laut wilayah perbatasan sustainable development


-

Author

Follow Me

Search

Recent Post